Pedoman Terkait Perkotaan dan Perencanaan Wilayah dari PBB, Dapat Diterapkan di Indonesia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation telah mengeluarkan buku tentang Pedoman
Internasional tentang Kota dan Perencanaan Wilayah atau International Guidelines on Urban and
Territorial Planning. Buku yang menjadi pedoman untuk seluruh negara di dunia tersebut, menurut
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, buku tersebut
sangat relevan bagi Kementerian PUPR dan stakeholder untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya dalam
pedoman itu, disebutkan mengenai pengembangan kota dan wilayah yang dilakukan secara terpadu.
Saat ini pedoman tersebut telah diterjemahkan oleh BPIW dengan judul “Panduan Internasional tentang
Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif”. Buku ini akan diberikan kepada
pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dengan pedoman itu, maka ia berharap pembangunan perkotaan
dan wilayah dapat terpadu.
“Semua sektor maupun semua kalangan atau stakeholders, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi,
termasuk juga lembaga swadaya masyarakat, harus bahu membahu. Bila tidak dilakukan terpadu, maka apa
yang kita lakukan terkait pengembangan perkotaan dan wilayah tersebut akan pincang,” ujar Hadi, saat
menjadi salah satu pembicara, pada pelaksanaan The Third Preparatory Committee of the Habitat III
Conference, di Surabaya, Senin, (25/7). Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mendapatkan persetujuan
dari Secretary General PBB untuk menterjemahkan buku tersebut ke dalam Bahasa Indonesia.
Panduan atau pedoman tersebut menurut Hadi, dapat diterapkan, karena disesuaikan dengan kondisi yang
ada di Indonesia. “Sistem pemerintah kita dan negara lain beda, tapi itu tidak masalah, karena ada
hal-hal yang dapat kita adopsi seperti aspek teknis dalam pengembangan perkotaan. Sangat bermanfaat
untuk kita, karena sesuai dengan visi kita terkait keterpaduan,” ucap Hadi.
Acara Prepcom yang menghadirkan para pembicara dari berbagai negara menurut Hadi juga sangat berguna
bagi Indonesia, karena apa yang dilakukan negara lain dapat menjadi masukan berharga bagi
pengembangan perkotaan di Indonesia. “Paling tidak yang dapat kita petik dari pembicara dari manca
negara ini terkait best practice yang mereka lakukan. Seperti dari Australia, yang membuat
permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, dimana mereka membuat disain
perumahannya yang bermacam-macam, dari yang satu lantai hingga yang model seperti rumah susun yang
mencapai 20 lantai,” tuturnya.
Selain itu menurut Hadi, pengalaman dari negara Vietnam bisa menjadi bahan masukan bagi Indonesia,
karena Vietnam yang baru berkembang, sangat concern pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Jadi sebetulnya apa yang mereka lakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan, dan kita harus
kompak, dari seluruh kalangan untuk membangun infrastruktur dengan basis pengembangan wilayah,”
imbuh Hadi.
Saat dipercaya menjadi pembicara di Exhibition Hall, Hadi memaparkan mengenai perencanaan
pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melalui BPIW dengan menghimpun masukan
dari seluruh daerah, melalui Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg maupun Konreg. “Jadi saya
sampaikan pada diskusi itu, bahwa kita menghimpun masukan dengan pola bottom up, sehingga dapat
benar-benar diketahui apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ungkapnya. Hadi merupakan satu dari
beberapa pembicara dari berbagai negara seperti dari Jepang, Australia, Vietnam, Amerika, dan
Perancis. Kegiatan ini dihadiri puluhan orang dari berbagai negara. Hen/infobpiw